Hindari Harapan Palsu Akibat APBD Rohil Turun, Sutiyo Pramono Pilih Reses Tanpa Sesi Aspirasi
Anggota DPRD Kabupaten Rohil dari Fraksi PAN, Sutiyo Pramono, menggelar reses pertama masa sidang I tahun 2026 dengan pendekatan yang tidak biasa. Kegiatan yang berlangsung di Kantor PAN Rohil, Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Minggu malam (19/4/2026).
BAGAN PUNAK MERANTI – Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dari Fraksi PAN, Sutiyo Pramono, menggelar reses pertama masa sidang I tahun 2026 dengan pendekatan yang tidak biasa. Kegiatan yang berlangsung di Kantor PAN Rohil, Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Minggu malam (19/4/2026) tersebut, dikemas dalam bentuk silaturahmi murni tanpa membuka sesi penyerapan aspirasi masyarakat.
Sutiyo menegaskan bahwa keputusan ini diambil secara sadar demi bersikap jujur kepada konstituennya. Langkah politik yang tidak populer ini terpaksa dipilih setelah mencermati kondisi keuangan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang sedang mengalami tekanan fiskal serius.
"Daripada memberikan harapan palsu kepada masyarakat, lebih baik tidak ada sesi pertanyaan," ujar Sutiyo secara blak-blakan di hadapan warga yang hadir.
Krisis Keuangan Daerah Jadi Alasan Utama
Politisi PAN ini menjelaskan secara rinci penurunan drastis kemampuan keuangan daerah yang mendasari keputusannya. Pada tahun 2025, APBD Rohil tercatat berada di angka sekitar Rp2,4 triliun. Namun, besaran anggaran tersebut masih menyisakan beban tunda bayar sebesar kurang lebih Rp200 miliar.
Kondisi tersebut diperparah pada tahun anggaran 2026, di mana APBD Rohil justru merosot tajam menjadi Rp1,8 triliun. Penurunan ini otomatis membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin sempit. Dampaknya, berbagai usulan baru dari masyarakat dinilai akan sangat sulit direalisasikan dalam waktu dekat.
"Satu tahun saya menjadi anggota DPRD, belum semua usulan masyarakat bisa terakomodir. Karena itu, lebih baik kita reses dengan mengunjungi konstituen melalui silaturahmi," imbuhnya.
Minta Masyarakat Realistis
Sutiyo menggarisbawahi bahwa ketiadaan sesi tanya jawab ini bukan bentuk pengabaian terhadap kebutuhan warga. Keterbatasan anggaran yang masif membuat pemerintah daerah dipastikan tidak mampu memenuhi seluruh permintaan masyarakat secara bersamaan.
Menutup kegiatan tersebut, ia mengingatkan bahwa badai defisit anggaran ini tidak hanya melanda Rokan Hilir. Banyak kabupaten dan kota lain di Indonesia yang saat ini menghadapi tekanan fiskal serupa. Sutiyo mengajak masyarakat untuk berpikir realistis dalam mengawal program-program pembangunan ke depan.
Reporter: Abdul Arif Rusni