IPMPB Pekanbaru: Pemerintah Harus Evaluasi Pencabutan Izin RAPP, Nasib Ribuan Pekerja dan Masyarakat Riau Juga Harus Diselamatkan!
PEKANBARU – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Pelalawan (IPMPB-Pekanbaru) menyoroti keputusan pemerintah pusat mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau. Kebijakan tersebut dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terutama menyangkut dampak sosial, ketenagakerjaan, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat yang selama ini memiliki keterkaitan dengan aktivitas industri kehutanan.
IPMPB-Pekanbaru melalui Ketua Umum Salamuddin Toha, menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran merupakan kewajiban negara. Namun, pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada pencabutan izin tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang berpotensi ditanggung oleh masyarakat, khususnya para pekerja, keluarga mereka, serta pelaku usaha lokal yang menggantungkan kehidupan pada aktivitas industri tersebut.
"Persoalan ini bukan semata-mata tentang keberlangsungan sebuah korporasi, melainkan tentang nasib manusia di balik aktivitas ekonomi. Ada ribuan pekerja yang membutuhkan kepastian penghasilan, keluarga yang membutuhkan jaminan kehidupan, serta masyarakat yang selama ini terhubung dengan rantai ekonomi industri kehutanan." tegas Toha
Berdasarkan informasi yang disampaikan perusahaan, aktivitas PT RAPP diperkirakan mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau. Sementara itu, PT RAPP bersama Grup APRIL menyatakan mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja.
Angka tersebut menunjukkan besarnya keterkaitan industri ini dengan kehidupan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, estimasi 170.000 lapangan pekerjaan merupakan dampak keterkaitan ekonomi, bukan seluruhnya pekerja langsung maupun jumlah pekerja yang telah kehilangan pekerjaan akibat pencabutan izin.
"Kami menilai pemerintah harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan strategis tidak justru melahirkan persoalan sosial dan ekonomi baru. Jangan sampai pemerintah begitu cepat mengambil keputusan, tetapi lambat menyiapkan perlindungan terhadap masyarakat yang berpotensi terdampak." ujar Putra Daerah Kabupaten Pelalawan ini
Pencabutan Izin Bukan Berarti Negara Boleh Lepas Tanggung Jawab
Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengumumkan pencabutan izin PBPH PT RAPP di Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pemerintah, di antaranya persoalan kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.
IPMPB Pekanbaru berpandangan bahwa setiap temuan pelanggaran harus ditindaklanjuti secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan hukum. Apabila terdapat pelanggaran, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Namun, pemerintah juga tidak boleh mengabaikan dampak kebijakan tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Harus ada penjelasan yang terang mengenai nasib pekerja, keberlangsungan usaha masyarakat, serta mekanisme perlindungan sosial dan ekonomi bagi pihak-pihak yang terdampak.
Jangan sampai persoalan lingkungan diselesaikan dengan melahirkan persoalan kemanusiaan yang baru.
Negara tidak boleh hanya hadir sebagai pemberi sanksi, tetapi juga harus hadir sebagai pelindung rakyat.
Jangan Jadikan Pekerja dan Masyarakat sebagai Korban Kebijakan
IPMPB Pekanbaru menilai pekerja tidak boleh dijadikan pihak yang menanggung seluruh konsekuensi dari persoalan tata kelola perusahaan maupun kawasan hutan.
Jika terdapat pelanggaran, pertanggungjawaban harus diarahkan kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu, hak-hak pekerja harus tetap dilindungi dan dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah harus memastikan tidak terjadi pengabaian hak ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja tanpa penyelesaian yang layak, maupun hilangnya sumber penghidupan masyarakat akibat kebijakan yang tidak disertai mitigasi.
Dampak persoalan ini juga berpotensi menjalar kepada kontraktor, penyedia jasa transportasi, pemasok kebutuhan industri, pedagang kecil, hingga berbagai sektor usaha yang selama ini memiliki hubungan ekonomi dengan perusahaan.
Bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau secara keseluruhan, persoalan ini harus menjadi perhatian serius. Perubahan kebijakan terhadap industri kehutanan berskala besar berpotensi membawa konsekuensi terhadap aktivitas ekonomi daerah, stabilitas usaha, dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
Kami tidak ingin masyarakat hanya menjadi penonton ketika kebijakan besar mengenai pengelolaan sumber daya alam diputuskan. Masyarakat harus mendapatkan kepastian, perlindungan, dan kesempatan untuk tetap hidup secara layak.
"Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menopang aktivitas ekonomi daerah justru menjadi kelompok yang paling rentan ketika terjadi perubahan kebijakan."
Riau Jangan Hanya Menjadi Wilayah Eksploitasi, Masyarakat Harus Mendapat Kepastian
IPMPB-Pekanbaru berpandangan bahwa Riau tidak boleh terus-menerus menjadi daerah yang menanggung konsekuensi dari pengelolaan sumber daya alam tanpa kepastian kesejahteraan bagi masyarakatnya.
Kekayaan alam yang dimiliki Riau seharusnya menjadi instrumen untuk menciptakan kesejahteraan, membuka lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi lokal, dan menjamin masa depan generasi daerah. Oleh karena itu, setiap kebijakan terhadap industri kehutanan harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan lingkungan, kepastian hukum, keberlangsungan ekonomi, dan hak masyarakat.
Pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru menghadirkan ketidakpastian terhadap masa depan mereka.
Kami menegaskan bahwa hutan harus diselamatkan, lingkungan harus dipulihkan, dan setiap pelanggaran harus ditindak. Namun, pada saat yang sama, kesejahteraan masyarakat, kepastian lapangan pekerjaan, dan stabilitas ekonomi daerah juga harus menjadi prioritas.
Jangan sampai Riau hanya menjadi wilayah penghasil kekayaan alam, sementara masyarakatnya terus menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat kebijakan yang tidak disertai perencanaan matang.
IPMPB Pekanbaru Desak Presiden Prabowo Ambil Langkah Konkret
Atas persoalan tersebut, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Pelalawan–Pekanbaru (IPMPB) menyampaikan beberapa tuntutan:
1. Mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencabutan izin PBPH PT RAPP dengan mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, sosial, ketenagakerjaan, dan ekonomi masyarakat.
2. Meminta pemerintah membuka secara transparan dasar keputusan serta hasil kajian pencabutan izin kepada publik agar tidak menimbulkan polemik, ketidakpastian, maupun spekulasi di tengah masyarakat.
3. Mendesak pemerintah menjamin hak-hak pekerja serta memberikan kepastian terhadap nasib tenaga kerja yang berpotensi terdampak kebijakan tersebut.
4. Meminta pemerintah memberikan perhatian serius kepada masyarakat lokal, khususnya masyarakat Kabupaten Pelalawan dan wilayah-wilayah yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan aktivitas industri kehutanan.
5. Mendesak pemerintah menyiapkan langkah mitigasi ekonomi bagi pekerja, kontraktor, pemasok, pelaku UMKM, dan sektor usaha lainnya yang terdampak.
6. Mendesak penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap setiap pelanggaran kehutanan dan lingkungan, sekaligus memastikan kewajiban pemulihan lingkungan dilaksanakan secara bertanggung jawab.
7. Mendorong dialog terbuka dan partisipatif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, pekerja, mahasiswa, dan masyarakat guna merumuskan penyelesaian yang adil, transparan, serta berkelanjutan.
IPMPB-Pekanbaru menegaskan bahwa kritik ini bukanlah bentuk pembelaan terhadap korporasi, melainkan bentuk kepedulian terhadap nasib masyarakat, pekerja, dan masa depan daerah. Siapa pun yang melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab, lingkungan harus dipulihkan, dan hak-hak masyarakat harus dilindungi.
"Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi ketidakpastian tanpa arah penyelesaian. Evaluasi kebijakan harus dibuktikan melalui langkah konkret, bukan sekadar pernyataan bahwa pemerintah memperhatikan nasib pekerja dan masyarakat terdampak."
"Hutan memang harus diselamatkan, tetapi nasib rakyat juga harus diperjuangkan. Jangan sampai negara berhasil mencabut izin konsesi, tetapi gagal menjamin kehidupan ribuan pekerja dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada aktivitas ekonomi tersebut."
"Bagi kami, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya seberapa luas kawasan hutan yang berhasil ditertibkan, tetapi juga sejauh mana lingkungan berhasil dipulihkan, hak masyarakat terlindungi, lapangan pekerjaan mendapatkan kepastian, dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas."
"Negara harus hadir untuk menegakkan hukum, menyelamatkan lingkungan, sekaligus memastikan rakyat tidak menjadi korban dari kebijakan yang dibuat atas nama kepentingan negara." tutup Toha.(*)