DPRD Rokan Hilir Dukung Penuh Pemekaran Provinsi Riau Pesisir, Siap Jadi Ibu Kota
BAGANSIAPIAPI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemekaran Provinsi Riau Pesisir. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Rohil, Ilhammi, S.Tr.Keb, saat menerima kunjungan silaturahmi dari Badan Pekerja Pemekaran Riau Pesisir di Kantor DPRD Rohil.
Pertemuan ini menjadi momen penting karena empat pimpinan DPRD Rohil secara kompak ikut membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk rekomendasi resmi.
Ketua DPRD Rohil, Ilhammi, S.Tr.Keb, menyampaikan rasa optimisnya terhadap rencana besar ini. Ia berharap pemekaran ini dapat membawa kemajuan yang lebih pesat bagi wilayah Rokan Hilir dan sekitarnya.
"Hari ini kami kedatangan Badan Pekerja Pemekaran Riau Pesisir. Tentunya, kami memberi dukungan penuh. Insya Allah ke depannya Rokan Hilir bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan apa yang kita canangkan hari ini bisa terwujud nantinya," ujar Ilhammi dengan penuh harap.
Lebih lanjut, Ilhammi juga menyelipkan harapan agar Rokan Hilir bisa terpilih menjadi pusat pemerintahan baru. "Mudah-mudahan juga nanti Rokan Hilir bisa menjadi Ibu Kota Provinsi Riau Pesisir, itu harapan kita semua," tambahnya.
Penasehat Badan Pekerja Pemekaran Riau Pesisir, Datuk Seri H. Nasrudin Hasan, yang hadir bersama Wakil Ketua Pemekaran, Cutra Andika, serta anggota badan pekerja, Akos, dan rombongan lainnya mengaku sangat gembira dan terhormat atas sambutan yang diberikan oleh pihak legislatif Rokan Hilir.
"Alhamdulillah, kami diterima oleh pimpinan DPRD dan wakil ketua secara lengkap. Ini sebuah kehormatan bagi kami. Dalam suasana gembira ini, kami mendapat dukungan penuh dari pimpinan DPRD beserta seluruh anggota komisi dan fraksi," ungkap Datuk Seri H. Nasrudin Hasan.
Ia juga menambahkan bahwa dukungan dari Rohil terbilang unik dan istimewa dibandingkan daerah lain. "Ini agak unik dan istimewa, empat pimpinan DPRD mulai dari ketua dan wakil ketua ikut langsung membubuhkan tanda tangan hari ini demi masa depan Riau Pesisir," jelasnya.
Menanggapi isu klasik mengenai lokasi ibu kota yang kerap memicu perdebatan saat pemekaran daerah, Datuk Seri H. Nasrudin Hasan memuji kerendahan hati dan kesiapan para pemimpin di Rokan Hilir. Jika ditunjuk menjadi ibu kota, Rohil ternyata sudah sangat siap dari segi infrastruktur gedung pemerintahan.
"Pimpinan di sini dengan segala kerendahan hati menyampaikan, kalau Rohil ditunjuk menjadi ibu kota Riau Pesisir, kantor bupatinya siap jadi kantor gubernurnya, dan kantor DPRD-nya juga sudah siap," kata Nasrudin.
Bahkan, jika gedung-gedung megah saat ini (yang sering dijuluki gedung putih atau White House Rohil) dipakai untuk tingkat provinsi, maka kantor DPRD dan Bupati Rohil siap mengalah untuk pindah ke kantor lama yang berada di pusat kota. Kesiapan ini rupanya sudah dirancang sejak zaman tokoh-tokoh terdahulu, seperti mantan Bupati Rohil, H. Annas Maamun.
Meskipun Rohil sangat siap menjadi ibu kota, Badan Pekerja menegaskan bahwa fokus utama saat ini bukanlah perebutan wilayah pusat pemerintahan, melainkan terwujudnya provinsi baru tersebut demi kesejahteraan bersama. Hal ini sesuai dengan konsensus pokok yang disepakati di Kota Dumai pada 26 Juli lalu.
"Intinya bukan soal ibu kota yang utama. Yang paling utama adalah Riau Pesisir ini harus lahir tanpa ada masalah. Kalau soal ibu kota, di mana saja boleh. Tapi kalau namanya harapan, tentu kami orang Rohil berharap ibu kotanya di Bagansiapiapi. Ibarat orang tua, intinya anak lahir sehat walafiat dulu," tutur Nasrudin mengibaratkan.
Secara syarat administratif dan wilayah, Riau Pesisir dinilai sudah sangat mandiri. Mulai dari luas wilayah, potensi anggaran yang besar, hingga jumlah penduduk, semuanya sudah lebih dari cukup. Sekarang, langkah tersebut tinggal menunggu keputusan akhir dari kekuatan politik di tingkat pusat.
Hingga saat ini, proses pelengkapan administrasi berupa surat persetujuan atau rekomendasi dari kepala daerah (Bupati/Wali Kota) dan pimpinan DPRD di wilayah pesisir terus berjalan lancar. Dari lima kabupaten/kota yang direncanakan masuk ke dalam Provinsi Riau Pesisir, empat daerah sudah memberikan tanda tangan resminya.
"Dengan dukungan dari Rohil hari ini, berarti sudah empat daerah yang setuju. Tinggal satu lagi, yaitu Kepulauan Meranti. Pihak Meranti pasti sangat ingin bergabung karena akses mereka sebagai daerah kepulauan akan jauh lebih mudah ke Dumai atau Bagansiapiapi daripada harus ke Pekanbaru," pungkas Datuk Seri H. Nasrudin Hasan optimis.