INHU – Warga Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), mengeluhkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Selain sulit didapat, harga BBM di tingkat pengecer disebut melonjak tajam hingga mencapai Rp20 ribu sampai Rp30 ribu per liter, terutama di daerah pelosok.
Salah seorang warga, Samri, mengungkapkan bahwa kondisi ini sangat memberatkan masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Pertalite sekarang langka. Kalaupun ada, harganya bisa sampai Rp30 ribu per liter di daerah pelosok. Rata-rata di kisaran Rp20 sampai Rp25 ribu, itu pun susah didapat,” ujarnya.
Ia menambahkan, di SPBU sebenarnya stok BBM terlihat tersedia. Namun, masyarakat menghadapi kendala karena pembelian menggunakan jerigen tidak diperbolehkan, sehingga menyulitkan warga yang tinggal jauh dari lokasi SPBU.
“Minyak di SPBU ada, tapi beli pakai jerigen tidak boleh. Sementara kami ini tinggal jauh, tidak mungkin harus bolak-balik puluhan bahkan ratusan kilometer hanya untuk beli 4 atau 5 liter,” keluhnya.
Yang lebih miris lagi para petani sawit yang mengandalkan hasil panennya menggunakan motor langsir, kalau tidak ada minyak bagaimana mau langsir hasik panen, apakah harus dipikul?
Menurut warga, mereka tidak meminta BBM secara gratis, melainkan ingin membeli dengan harga normal dan akses yang lebih mudah. Kondisi ini dinilai tidak hanya menyulitkan aktivitas sehari-hari, tetapi juga berdampak pada ekonomi masyarakat.
Warga pun berharap Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu serta para wakil rakyat dapat segera turun tangan mencari solusi atas kelangkaan BBM yang terjadi di wilayah tersebut.
“Harapan kami, pemerintah daerah atau wakil rakyat bisa segera mencarikan solusi. Jangan sampai kondisi ini terus berlarut-larut,” tambah Samri.
Jika tidak segera mendapat perhatian, warga khawatir situasi ini dapat memicu aksi protes dari masyarakat.
Kelangkaan BBM di daerah pelosok seperti Batang Cenaku menjadi perhatian serius, mengingat akses distribusi dan kebijakan pembelian yang belum sepenuhnya berpihak pada kondisi geografis masyarakat setempat.
Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah cepat dan tepat guna memastikan ketersediaan energi yang merata bagi seluruh warga.