JAKARTA - Politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Andrigo, memberikan apresiasi tinggi kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) atas langkah yang diambil dalam mengesahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan PPP di bawah pimpinan Mardiono.
Menurut Andrigo, keputusan Kemenkumham tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap aturan hukum dan AD/ART partai yang berlaku. Ia menilai, sikap tegas pemerintah dalam mengesahkan kepengurusan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa setiap dinamika internal partai tetap harus diselesaikan melalui jalur konstitusional.
“Kita harus mengapresiasi langkah Menkumham yang telah mengesahkan SK kepengurusan PPP di bawah Pak Mardiono. Keputusan ini diambil sesuai aturan hukum dan mekanisme partai, sehingga tidak perlu lagi ada euforia berlebihan ataupun perdebatan panjang di luar jalur organisasi,” tegas Andrigo.
Ia menambahkan, pengesahan ini seharusnya menjadi momentum penting bagi seluruh kader PPP untuk kembali merapatkan barisan. Menurutnya, tantangan politik ke depan membutuhkan kekompakan dan kerja sama seluruh kader agar PPP dapat terus berkontribusi positif bagi masyarakat.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita, sebagai kader PPP, bisa menjaga soliditas. Jangan lagi terpecah dengan perdebatan internal. Mari kita fokus pada kerja-kerja nyata yang membawa manfaat bagi umat, bangsa, dan negara,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Andrigo juga mengingatkan bahwa dinamika dalam tubuh partai politik adalah hal yang wajar. Namun, ia menekankan pentingnya penyelesaian persoalan secara bijak, tanpa mengorbankan marwah partai dan semangat kebersamaan.
“Setiap partai pasti punya dinamika, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tapi jangan sampai dinamika itu melemahkan kita. Justru dengan adanya keputusan ini, kita bisa menjadikannya sebagai titik balik untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan di tubuh PPP,” tutup Andrigo.
Dengan adanya pengesahan SK tersebut, diharapkan seluruh kader PPP dapat melangkah dengan satu tujuan bersama, yaitu membesarkan partai dan memperjuangkan aspirasi rakyat.**