Aktivis Pelalawan Desak Presiden Prabowo Evaluasi Pencabutan Izin RAPP, Selamatkan Nasib Ribuan Pekerja dan Ekonomi Daerah
PELALAWAN – Aktivis Kabupaten Pelalawan, Ahmad Fauzi, menyoroti langkah pemerintah pusat mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau. Kebijakan tersebut dinilai perlu segera dievaluasi secara menyeluruh oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terutama menyangkut dampak sosial, ketenagakerjaan, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pelalawan.
Menurut Ahmad Fauzi, penertiban kawasan hutan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan memang merupakan kewajiban mutlak negara. Namun, pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada pencabutan izin tanpa menyiapkan skema perlindungan bagi ribuan pekerja dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada rantai ekonomi industri kehutanan.
"Persoalan ini bukan sekadar tentang keberlangsungan sebuah korporasi, melainkan nasib manusia di balik aktivitas ekonomi tersebut. Di Pelalawan, ada ribuan pekerja yang butuh kepastian penghasilan, keluarga yang butuh jaminan hidup, serta pelaku usaha lokal yang selama ini bergantung pada perputaran ekonomi industri ini," tegas Ahmad Fauzi, Jumat (20/11/2026).
Berdasarkan data perusahaan, aktivitas operasional PT RAPP diperkirakan menopang sekitar 170.000 lapangan pekerjaan melalui efek berganda (multiplier effect) ekonomi di Riau, dengan lebih dari 41.000 pekerja yang terhubung langsung maupun tidak langsung bersama Grup APRIL.
Ahmad Fauzi menilai angka tersebut menunjukkan betapa besarnya ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor ini. Karena itu, keputusan strategis negara harus dihitung secara matang agar tidak justru melahirkan krisis sosial dan gelombang pengangguran baru.
Pencabutan Izin Bukan Berarti Negara Lepas Tangan
Sebelumnya, pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengumumkan pencabutan izin PBPH PT RAPP berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Keputusan ini didasari sejumlah temuan, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan kebun kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.
Menanggapi hal itu, Ahmad Fauzi menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan wajib diproses secara transparan, objektif, dan dibebankan kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab. Meski demikian, pekerja dan warga lokal tidak boleh dijadikan pihak yang menanggung seluruh konsekuensi dari persoalan tata kelola kawasan hutan.
"Jangan sampai persoalan lingkungan diselesaikan dengan melahirkan persoalan kemanusiaan baru. Negara tidak boleh hanya hadir sebagai pemberi sanksi, tetapi juga wajib hadir sebagai pelindung rakyat," ujarnya.
Pelalawan Jangan Hanya Jadi Penonton di Daerah Sendiri
Sebagai daerah yang menjadi pusat aktivitas industri kehutanan mulai dari Pangkalan Kerinci, Teluk Meranti, hingga kecamatan-kecamatan di sekitarnya Kabupaten Pelalawan dipastikan menjadi wilayah yang paling merasakan dampak langsung dari perubahan kebijakan ini. Efek dominonya berpotensi memukul kontraktor lokal, penyedia jasa transportasi, pemasok kebutuhan industri, hingga pedagang kecil dan UMKM.
Ahmad Fauzi mengingatkan agar masyarakat Pelalawan tidak sekadar menjadi penonton ketika kebijakan besar mengenai pengelolaan sumber daya alam diputuskan di tingkat pusat.
"Hutan harus diselamatkan, lingkungan wajib dipulihkan, dan setiap pelanggaran harus ditindak tegas. Namun pada saat yang sama, kesejahteraan masyarakat Pelalawan dan kepastian lapangan kerja juga harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai daerah kita hanya menjadi penghasil kekayaan alam, sementara rakyatnya dibiarkan menghadapi ketidakpastian ekonomi," kata Ahmad Fauzi.
Tujuh Tuntutan untuk Presiden Prabowo
Atas dasar tersebut, sebagai representasi suara masyarakat dan aktivis di Kabupaten Pelalawan, Ahmad Fauzi menyampaikan tujuh poin tuntutan kepada pemerintah pusat:
1. Mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencabutan izin PBPH PT RAPP dengan mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, sosial, dan ekonomi daerah.
2. Meminta transparansi publik terkait dasar keputusan serta hasil kajian teknis pencabutan izin agar tidak memicu polemik dan simpang siur informasi di tengah masyarakat.
3. Menjamin pemenuhan hak-hak pekerja serta memberikan kepastian perlindungan bagi seluruh tenaga kerja yang terdampak kebijakan tersebut.
4. Memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan, termasuk wilayah operasional seperti Pangkalan Kerinci, Teluk Meranti, dan sekitarnya yang bergantung pada ekosistem ekonomi kehutanan.
5. *Menyiapkan langkah mitigasi ekonomi konkret bagi masyarakat lokal, kontraktor, jasa transportasi, pemasok, serta pelaku UMKM yang terdampak.
6. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap setiap pelanggaran kehutanan dan lingkungan, sekaligus memastikan kewajiban pemulihan ekosistem benar-benar dijalankan.
7. Membuka ruang dialog resmi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, manajemen perusahaan, serikat pekerja, aktivis, dan tokoh masyarakat untuk merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan.
Di akhir pernyataannya, Ahmad Fauzi menekankan bahwa sikap kritis ini bukanlah bentuk pembelaan terhadap perusahaan, melainkan wujud tanggung jawab moral terhadap masa depan masyarakat Kabupaten Pelalawan.
"Ukuran keberhasilan negara bukan hanya seberapa luas konsesi hutan yang berhasil dicabut, tetapi sejauh mana lingkungan berhasil dipulihkan tanpa mengorbankan hak hidup dan kesejahteraan rakyatnya," pungkasnya.(*)