PEKANBARU - Jaksa penyelidik di Bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau memanggil mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Sardiyono, Selasa (29/10/2019).
Sardiyono diklarifikasi terkait kasus dugaan korupsi tunjangan profesi dan dana tambahan penghasilan guru di Dinas Pendidikan (Disdik) Kuansing 2015-2016.
Saat ini Sardiyono menjadi anggota DPRD Riau. Dia merupakan politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Jaksa penyelidik juga memanggil anggota DPRD Kuansing, Rustam Effendi.
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, membenarkan penanggilan dua mantan anggota DPRD Kuansing.
"Dua orang dipanggil untuk diklarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan korupsi di Disdik Kuansing," ujar Muspidauan.
Muspidauan mengatakan, proses klarifikasi dilakukan untuk mencari peristiwa tindak pidana dalam dugaan korupsi tersebut. Kalau nanti ditemukan adanya alat bukti dalam dugaan korupsi itu, pihaknya akan meningkatkan status penanganan perkara.
"Inikan masih pendalaman tahap awal. Jaksa penyelidik masih mencari peristiwa tindak pidananya. Kalau nanti ditemukan ada tindak pidana, tentu nanti akan ditingkatkan statusnya, dari penyelidikan ke penyidikan," tutur Muspidauan.
Sebelumnya, jaksa penyelidik sudah mengklarifikasi 7 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Kuansing yang bertugas di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Sebelum ditangani di Bagian Pidana Khusus, dugaan korupsi ini diusut oleh Bagian Intelijen Kejati. Setelah diyakini ada tindak pidana korupsi, perkara diserahkan ke Bagian Pidana Khusus untuk ditindaklanjuti pada akhir September 2019 lalu.
Surat Perintah Penyelidikan (sprinlid) ditandatangani oleh Kepala Kejati (Kajati) Riau, Uung Abdul Syakur, pada pertengahan Oktober 2019. Perkara yang diusut adalah dugaan korupsi dana tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru di Disdik Kuansing 2011-2016 senilai Rp 56 miliar.
Dana itu hanya terealisasi Rp38 miliar. Ada sisa sebanyak sekitar Rp 18 miliar yang belum diketahui pertanggungjawabannya.