BAGANSIAPIAPI – Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) yang baru, Yusuf Muji Sutrisno, ST, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana bersama Komisi B DPRD Kabupaten Rokan Hilir pada Senin (30/3/2026). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II Imam Suroso dan Wakil Ketua III Basiran Nur Efendi tersebut membahas langkah strategis pemulihan BUMD, terutama pengaktifan kembali unit usaha SPBU.
Yusuf mengungkapkan bahwa agenda utama pertemuan tersebut adalah mencari solusi atas kendala operasional SPBU yang sempat terhenti. Berdasarkan arahan dewan, manajemen baru diminta fokus pada dua hal: penyelesaian masalah keuangan SPBU dan perampingan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menekan beban operasional.
"Kami akan segera melakukan evaluasi karyawan di unit SPBU guna mengurangi biaya operasional yang membengkak. Target kami, SPBU bisa beroperasi kembali dalam waktu dekat," ujar Yusuf.
Ia menambahkan bahwa PT SPRH kini berupaya mandiri dalam hal permodalan stok BBM. Pihaknya tengah berkoordinasi dengan Direktur Keuangan untuk mengkaji skema pemesanan langsung ke Patra Niaga menggunakan kas perusahaan, tanpa bergantung lagi pada pihak ketiga.
Kendala Administrasi dan Keuangan
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keuangan PT SPRH, Perwedissuito, menjelaskan bahwa saat ini penggunaan dana perusahaan masih terbatas karena belum adanya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Bisnis (Renbis) yang definitif.
"RKA dan Renbis baru bisa tuntas setelah laporan keuangan pengurus lama ditandatangani. Namun, untuk pengadaan minyak di SPBU, kami telah mengambil tindakan darurat berdasarkan keputusan bersama pemegang saham, komisaris, dan direksi agar operasional tetap berjalan menggunakan dana yang ada," jelas Perwedissuito.
Ia juga mengklarifikasi bahwa kekosongan stok di SPBU sebelumnya terjadi karena dana operasional terpakai oleh pengurus lama untuk keperluan lain, sehingga kas sempat habis saat memasuki masa lebaran.
Komitmen Manajemen Baru
Terkait status kepemimpinannya, Yusuf Muji Sutrisno mengonfirmasi bahwa ia telah resmi menjabat sebagai Dirut Definitif menggantikan Yusri Kandar melalui RUPS Luar Biasa pada Jumat pekan lalu. Selain pembenahan internal, ia berkomitmen untuk kooperatif dalam menyelesaikan persoalan hukum di anak usaha PT SPRH yang saat ini ditangani oleh Polda, Kejati, dan Kejari.
"Saya ingin menjawab amanah ini dengan karya nyata, bukan sekadar kata-kata. Mohon maaf baru bisa memberikan pernyataan sekarang karena beberapa hari terakhir kami fokus memetakan masalah internal perusahaan," tutupnya. (rif)