ROHIL - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Rohil untuk menuntut pembayaran beasiswa tidak mampu tahun 2024 lalu, Selasa (11/3/2025).
Perwakilan HMI Rohil, Muhammad Firdaus mengatakan, beberapa bulan sebelum gerakan ini, kami telah melakukan audiensi ke Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
"Saat kami ke Dinsos dan BPKAD, mereka mengatakan hal serupa bahwa anggaran itu tidak ada. Kami datang ke BPKAD katanya Dinsos lambat menyelesaikan administrasi, sementara kami datang ke Dinsos katanya administrasi telah selesai," sebut Firdaus.
Oleh sebab itu, tambahnya, hari ini HMI Rohil melakukan pergerakan untuk lebih memperjelas. Kalau memang dua lembaga ini saling lempar bola, maka berhentikan pimpinan ke dua-duanya.
Tapi alhamdulillah, lanjut dia, dari keterangan Plt Kepala Dinsos hari ini mengatakan semua bentuk administrasi telah selesai dan proses pencairan sampai hari ini masih tetap diupayakan.
"Kami akan tetap menunggu iktikad baiknya untuk pembayaran dana beasiswa tidak mampu tahun 2024 lalu," tuturnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Rohil, Alam Jaya Putra menjelaskan, bahwa pergerakan mahasiswa hari ini untuk meminta dibayarkan beasiswa tidak mampu tahun 2024. Mahasiswa ini menuntut haknya karena sudah diverifikasi kenapa tidak dibayarkan. Maklumlah mungkin mahasiswa tidak mengerti sudah sampai sejauh mana tahapan-tahapan yang dilakukan, akhirnya dijelaskan supaya mahasiswa ini mengerti.
"Pertama tadi mereka menuntut supaya saya mengundurkan diri. Saya bilang, saya siap apabila ini tidak selesai, tapi prosesnya sudah saya laksanakan semuanya," ungkap Alam.
Dinsos sebut dia, sudah melalui semua proses, jadi tinggal anggaran kas daerah yang belum ada, dan mungkin itu berada ditunda bayar.
"Yang pastinya kelengkapan semua berkas sudah kita proses dan diajukan ke BPKAD, dan kemarin Kepala BPKAD juga menelepon supaya anggaran murni tahun ini dimasukan untuk dibayarkan tunda bayar, baru nanti sisanya ditambahkan dianggaran APBD-P untuk yang program beasiswa 2025," ujarnya.
Selanjutnya tambah dia, tuntutan mahasiswa tersebut akhirnya dihapus, karena mahasiswa sudah mengerti seperti apa permasalahannya, dan persoalan ini sudah dilaporkan ke bupati dan wakil bupati, alhamdulillah bupati dan wakil bupati sangat antusias untuk menyelesaikan dan memasukan anggaran beasiswa.
"Semalam saat saya melaporkan ke Pak Bupati H. Bistamam akan ada unjuk rasa ini, bupati memerintahkan untuk memasukan dan menyelesaikan, namun sekarang tergantung anggaran kita, dimana kita sudah sama tau bagaimana kondisi keuangan APBD Rohil sekarang, dan ada juga Peraturan Menteri Keuangan terkait adanya efisiensi anggaran," ucapnya.
Kemudian lanjut Alam, persoalan ini nanti akan dibahas lagi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Jadi untuk beasiswa ini, karena itu sudah tunda bayar mungkin bisa langsung dibayarkan. Kalau ada anggaran yang masuk di APBD murni, itu dititipkan untuk tunda bayar. Kemarin di APBD-P ada kita anggarkan Rp 5,7 Miliar, tapi setelah kita verifikasi yang layak itu cuma sekitar 800, jadi anggarannya masih ada sisa, dan tahun ini kita belum tau berapa yang akan masuk, berapa mahasiswa yang bisa dibayarkan beasiswa yang tidak mampu ini," papar Plt Kepala Dinsos Rohil. (rif)