ROHIL - Rapat Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023 berlangsung di Ruang Banmus DPRD Rohil, Rabu (16/11/2022) antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Rohil bersama Biro Hukum Pemkab Rokan Hilir dan OPD.

Rapat Propemperda tahun 2023 tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Rohil Basiran Nur Efendi SE, MIP dan Ketua Bapemperda DPRD Rokan Hilir, Darwis Syam.

Sementara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengusulkan Propemperda 2023 diantaranya Dinas PMD, PUTR, Kesbangpol, Bapenda dan Dinas P2KBP3A.

Adapun usulan yang disampaikan Bapenda yaitu terkait pajak, usulan Badan Kesbangpol terkait Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan Lembaga Adat Melayu (LAM), sementara Dinas P2KBP3A Rohil tentang kabupaten layak anak.

"Jadi ada beberapa Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan untuk Propemperda tahun 2023," terang Basiran.

Basiran mengatakan, sebelum disepakati bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah, terlebih dahulu akan dibawa ke Biro Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Riau untuk dipastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mana saja yang bisa dimasukkan pada tahun 2023.

Basiran Nur Efendi menambahkan, hal ini dilakukan agar tidak terjadi lagi kesalahan ataupun kekurangan baik itu dari segi teknis maupun dari segi naskah akademik dan lainnya.

Setelah barang kembali dari Biro Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Riau ke DPRD Rokan Hilir, kemudian disepakati bersama dengan Pemda untuk diajukan pada Propemperda.

Dengan disepakatinya usulan menjadi Propemperda tahun 2023, diharapkan nantinya pembahasan tersebut benar-benar dapat diselesaikan oleh DPRD sehingga seluruh kajian harus dipersiapkan secara baik dan matang.

"Sehingga mana barang yang menjadi substansi dan menjadi prioritas harus didahulukan. Tentunya yang mendukung pendapatan daerah di kabupaten kita," pungkasnya.